Untuluntul.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penetapan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I Hasniba, A.Md., dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E. Turut hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, Sekretaris DPRD Drs. Berilyan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli, asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui LKPJ tersebut dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Ilham, menyoroti pentingnya penyediaan layanan psikolog bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan tenaga psikolog diperlukan untuk mendukung layanan kesehatan mental, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, serta pendampingan bagi korban kekerasan.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pengelolaan sampah di desa dan kelurahan, terutama pada kawasan padat penduduk.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan yang disampaikan Farhan Sirajuddin Yusuf menerima LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan sejumlah catatan. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD yang telah disampaikan melalui Komisi I, II, dan III.
Menurut Fraksi Demokrasi Keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Drs. Syahbuddin, M.H., menekankan pentingnya pemetaan tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sesuai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menurut NasDem, langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Fraksi ini juga menilai capaian realisasi anggaran daerah sebesar 92,78 persen perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui Ambo Acok meminta pemerintah daerah segera merealisasikan sejumlah program yang pernah disampaikan kepada masyarakat, di antaranya pemberian insentif ketua rukun tetangga (RT), pembangunan tanggul pengaman, dan bantuan kapal nelayan.
Gerindra juga meminta penjelasan dari instansi terkait mengenai bantuan kapal nelayan yang dalam perencanaan disebut berukuran 10 Gross Tonnage (GT), namun berdasarkan hasil pengukuran tercatat berukuran 16 GT.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Alam Bakri memberikan apresiasi kepada Komisi I, II, dan III DPRD yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ secara menyeluruh.
Menurut Golkar, proses pembahasan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perhatian terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kawasan pesisir.
Secara umum, seluruh fraksi menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 disertai sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Hj. Zilawati menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama proses pembahasan LKPJ.
Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh OPD menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. (Adv)
